Utang luar negri Indonesia

Tugas minngu ke-13
Nama :Ikatama rachayu putri
Kelas :1eb18
Npm :23210411

   Posisi utang luar negeri baik dimilki pemerintah maupun swasta terus meningkat. Utang tersebut salah satunya dipakai satu sumber pembiayaan dalam pembangunan ekonomi. Dalam Laporan Perekonomian Indonesia 2008, Bank Indonesia (BI) merilis bahwa hingga Desember 2008 posisi utang luar negeri tercatat US$ 149 miliar.

Adapun rincian posisi utang luar negeri yang tercatat sebesar US$149 miliar itu antara lain utang luar negeri milik pemerintah sebesar US$77,8 miliar, utang luar negeri swasta US$60,6 miliar, dan sissanya US$10,7 miliar merupakan surat berharga domestik yang dimiliki asing.

Berdasarkan jangka waktunya jatuh tempo, utang luar negeri jangka panjang mendominasi dengan prosentase sebanyak 90,2%, sedangkan yang jangka pendek 9,8%.

Sepanjang 2008 ini jumlah utang pemerintah meningkat sebanyak 60% atau bertambah US$8,69 miliar jika dibandingkan dengan penarikan utang pemerintah pada tahun sebelumnya. Jika dilihat secara netto maka peningkatan dari penarikan utang luar negeri pada 2008 ini lebih besar jika dibandingkan dengan pembayarannya.

Penarikan utang ini dilakukan dengan berbagai cara melalui pasar komersial de- 1Ingan menerbitkan obligasi valas dipasar internasional dengan total penerbitan US$4,2 miliar, dan juga melalui pinjaman program yang berasal dari lembaga internasional.

Nah, dengan prospek perekonomian dunia tahun 2009 yang diprediksi lebih suram dibanding dari tahun 2008, tentu saja memberikan dampak kepada perekonomian domestik melalui terhambatnya aliran modal asing yang masuk ke Indonesia.

Hal itu menimbulkan pertanyaan mengenai risiko pembayaran Utang Luar Negeri di tahun 2009 ini. Namun, dengan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dan swasta diperkirakan kewajiban pembayaran utang luar negeri tahun 2009 masih manageable.

Pemerintah sendiri, untuk tahun 2009 berencana untuk membayar utang luar negeri pemerintah sebesar US$10,1 miliar, yang terdiri dari pokok utang sebesar US$7,1 miliar, dan bunga US$3,0 miliar. Pendanaan pembayaran ini akan dibiayai dari APBN 2009.

Dari sisi inflow APBN, pada 2009 biaya yang akan digunakan untuk pembayaran utang luar negeri, pemerintah merencanakan untuk melakukan penarikan pinjaman baru sebesar US$9,1 miliar.

Pinjaman ini berasal dari kredit multilateral dan bilateral dalam bentuk pinjaman program dan proyek senilai US$5,8 miliar dan US$3,3 miliar akan direncanakan diperoleh dari SUN dan juga sukuk valuta asing.

Kemudian, untuk utangluar negeri swasta, dikatakan kondisi krisis keuangan global belum terlalu mempengaruhi aktivitas penarikan utang luar negeri swasta secara keseluruhan. Sehingga penarikan utang luar negeri swasta pada 2008 naik 33,1% dari tahun 2007 yang sebesar US$27,8 miliar menjadi US$37,08 miliar pada 2008.

Meningkatnya aktivitas penarikan utang luar negeri swasta seiring dengan peningkatan komitmen baru yang diterima pihak swasta Indonesia sehingga memungkinkan pihak swasta masih menikmati perolehan dana utang luar negeri 2008.

Dari posisi utang luar negeri swasta sebesar US$60,6 miliar yang akan jatuh tempo pada 2009 sebesar US$17,4 miliar yang terdiri dari pokok dan bu- . nga. Kewajiban pembayaran ini didominasi oleh pembayaran utang luar negeri non bank atau korporasi sebesar US$14,3 miliar atau 82,2% sementara untuk sisanya merupakan kewajiban pembayaran bank sebesar US$3,1miliar atau 17,8%.

Menanggapi banyaknya catatan utang luar negeri saat ini, Ketua Koalisi Utang Dani Setiawan dalam mengatakan, siapapun yang nantinya akan memimpin Indonesia harus dapat melepaskan ketergantungan Indonesia terhadap utang luar negeri

Dani beralasan, tran-saksi utang luar negeri selama ini telah menghilangkan harga diri bangsa dan kedaulatan ekonomi nasional. Ia menilai, Indonesia selama ini dipaksa terus membayar utang-utang haram warisan orde baru dan melaksanakan kebijakan liberalisasi ekonomi menurut kehendak kreditor. Seharusnya yang dilakukan adalah mengurangi beban utang dengan cara menegosiasikan penghapusan utang haram dan tidak sah kepada pihak kreditor.

Sehingga cara-cara tersebut harus juga di ikuti dengan adanya komitmen untuk menghentikan ketergantungan terhadap utang luar negeri yang baru. Hal ini merupakan agenda prioritas yang harus dilakukan semua partai politik atau calon presiden hasil pemilu 2009. Jika hal ini tidak dilakukan maka kesejahteraan masyarakat Indonesia akan sulit untuk diwujudkan.

Sebagai catatan, di tahun 2004-2008, pembayaran bunga dan cicilan pokok utang luar negeri menunjukkan tren yangmeningkat. Outstanding utang luar negeri Indonesia sejak tahun 2004-2009 juga terus meningkat dari Rpl.275 triliun menjadi Rpl .667 triliun (berdasarkan data www.dmo.or.id). Ditambah dengan peningkatan secara signifikan total utang dalam negeri dari Rp662 triliun (2004) menjadi Rp920 triliun (2009).

Pengamat ekonomi lchsanudin Noersy juga sempat berujar, jika ditinjau dari 4 tahun yang lalu jumlah utang Indonesia meningkat sebesar Rp392 triliun dari posisi Rpl 275 triliun menjadi Rpl667 triliun per Februari 2009 ini.

Memang, secara produk domestic bruto (PDB), jumlah utang memang berkurang menjadi 31% dari yang semula 56%. Namun jika dibandingkan perkapita pada 4 tahun yang lalu dengan jumlah penduduk sebanyak 217 juta, tiap warga negara akan menanggung beban Rp5.873.500. Sedangkan per Februari 2009 telah terjadi peningkatan penduduk menjadi 227 juta, dan mereka kebagian menanggung utang sebesar Rp7.728.525 per kepala. Dengan begitu, jumlah tersebut merupakan beban utang yang harus ditanggung oleh setiap perorangan warga Indonesia. Pemerintah beralasan, peningkatan jumlah utang adalah akibat dari adanya krisis. Sehingga pemeritah perlu berjaga-jaga dengan mengadakan pinajaman. Namun berbagai kalangan menilai, pinjaman luar negeri yang melibatkan lembaga multilateral sangatlah memberatkan. Dan sistem bilateral dinilai lebih tepat.